Proyek Kab. Bandung

Proyek Kab. Bandung 2018-05-16T08:59:10+00:00
  • SEKILAS KABUPAEN BANDUNG
    Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram tahun Alif atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April 1641 Masehi. Bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). Dari bukti sejarah tersebut ditetapkan bahwa 20 April sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan bupati kemudian digantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan bupati kemudian dilanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) pada tahun 1681-1704.

    Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pertemuan dengan para bupati se-Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704-1747) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707-1747).
    Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763-1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang ke dalam pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829) inilah ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke tepi sungai Cikapundung atau alun-alun Kota Bandung sekarang. Pemindahan ibu kota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

    Raden Aria Adipati Wiranatakusumah IV (masa jabatan 1846-1874) dan pengikutnya (sekitar tahun 1870)
    Setelah kepala pemerintahan dipegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846-1874), ibu kota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan dia dikenal sebagai bupati yang progresif. Dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Masjid Agung. Kemudian dia memprakarsai pembangunan Sekolah Raja (Pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung di segala bidang dia mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda berupa Bintang Jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem Bintang.
    Pada masa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga, rel kereta api mulai dibangun, tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya rel kereta api ini ibu kota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa, dan Cina pun mulai menetap di ibu kota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat R.A.A. Martanegara, bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi permukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan R.A.A. Martanegara (1893-1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, Kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).
    R. A. A. Wiranatakoesoema V (Dalem Haji, masa jabatan 1912-1931 dan 1935-1945) sebagai wakil Volksraad di Congres van Prijaji-Bond (Kongres Perhimpunan Priyayi) di Surakarta tahun 1929
    Periode selanjutnya Bupati Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakoesoema V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1920-1931 sebagai bupati yang ke-12 dan berikutnya tahun 1935-1945 sebagai bupati yang ke-14. Pada periode tahun 1931-1935 R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke-13. Selanjutnya bupati ke-15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945-1947) dan penggantinya adalah R.T.M. Wiranatakusumah VI alias Aom Male (1948-1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai bupati ke-17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956-1957).
    Bupati berikutnya adalah Letkol. R. Memet Ardiwilaga (1960-1967). Kemudian pada masa transisi (Orde Lama ke Orde Baru) dilanjutkan oleh Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung, yaitu daerah Baleendah. Peletakan batu pertamanya pada tanggal 20 April 1974, yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke-333. Rencana pemindahan ibu kota tersebut berlanjut hingga jabatan bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980-1985).
    Atas pertimbangan secara fisik geografis, daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten, maka ketika jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985-1990), ibu kota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Di tepi Jalan Raya Soreang, tepatnya di Desa Pamekaran inilah dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 hektare, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U. Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut memerlukan waktu sejak tahun 1990 hingga 1992.
    Tanggal 5 Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna, S.I.P. terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat pemerintahan. Pada tahun 2003 semua aparat daerah, kecuali Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di kompleks perkantoran Kabupaten Bandung. Pada periode pemerintahan Obar Sobarna, yang pertama dibangun adalah Stadion Olahraga, yakni Stadion Si Jalak Harupat. Stadion ini merupakan stadion bertaraf internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi kota otonom.
    Tanggal 5 Desember 2005, Obar Sobarna menjabat Bupati Bandung untuk kali kedua didampingi oleh H. Yadi Srimulyadi sebagai wakil bupati, melalui proses pemilihan langsung. Pada masa pemerintahan yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis terbentuklah Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Bandung Barat terletak di Kecamatan Ngamprah). Bupati Bandung Barat masa jabatan 2008-2013 adalah Abubakar.[3]
  • Proyek Penataan Trotoar Kabupaten Bandung tahun 2016
    Kepala Bidang Jalan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa mengatakan, berbagai paket pengerjaan perbaikan jalan tengah digenjot. Seperti pengerjaan lima paket perbaikan jalan yang ditargetkan rampung sebelum Ramadan tiba. Lalu, 11 paket perbaikan lainnya ditargetkan selesai 10 hari sebelum lebaran. Sedangkan 28 paket pengerjaan lainnya diselesaikan setelah lebaran. “Masyarakat pengguna jalan, terutama pemudik yang akan menuju Kecamatan Ibun, Rancabali, Katapang, Arjasari, Pameungpeuk, Solokan Jeruk, Paseh, Kertasari, serta beberapa titik lainnya bisa lebih nyaman. Karena jalan yang biasa mereka lalui saat mudik, kini tengah diperbaiki dengan dibeton dan hotmix,” kata Zeis di Soreang, Selasa (24/5/2016). Tahun ini pihaknya memiliki 44 paket pengerjaan. Dengan rincian, 39 paket untuk perbaikan jalan dan 5 paket lainnya untuk penataan trotoar. Sebanyak 34 paket perbaikan jalan merupakan betonisasi sepanjang 40 kilometer dan sisanya perbaikan dengan hotmix sepanjang 30 kilometer. “Kalau untuk penataan trotoar, kami fokuskan di Soreang guna menyambut PON XIX 2016 . Pengerjaan jalan ada yang telah dilakukan dan juga yang sudah. Selain itu jalan yang sudah 80% mantap ini juga tetap memerlukan perawatan dan perbaikan, karena kan digunakan,” ujarnya. Zeis mengatakan, jalan di Kabupaten Bandung, selain menjadi jalur mudik lebaran ke arah selatan, juga sebagai tujuan dari para perantau asal Kabupaten Bandung yang pulang ke kampung halamannya. Sehingga, perbaikan dan pembangunan hingga ke pelosok tak kalah penting dengan perbaikan di jalan-jalan utama. Selain itu, kata dia, untuk ruas jalan yang rusak namun kewenangannya berada di Pemprov Jabar, telah dikoordinasikan agar segera diperbaiki. Agar nanti saat digunakan oleh para pemudik bisa lebih nyaman dan aman. Perbaikan jalan dengan sistem cor beton tengah dilakukan di jalur nasional Cileunyi-Nagreg. Sedangkan untuk jalan Pemprov Jabar di Jalan Raya Dayeuhkolot-Baleendah-Banjaran, serta Jalan Raya Pangalengan, pihak PU Bina Marga Kabupaten Bandung telah mengordinasikanya dengan Pemprov Jabar. “Sedangkan untuk banjir di Kahatex Rancaekek, itu memang sulit diatasi. Kami sudah menyarankan agar dibuatkan flyover saja untuk menghindari banjir dan kemacetan di sana,” kata dia. Zeis menjelaskan, secara keseluruhan, pembangunan perbaikan jalan meliputi 130,45 kilometer jalan yang dihotmix dan 65,4 kilometer jalan yang dibeton. Total panjang jalan di Kabupaten Bandung mencapai 1.100 kilometer, 80% dinyatakan mantap dilalui kendaraan. Total anggaran untuk perbaikan jalan ini sebesar Rp200 miliar. Diharapkan, sejumlah jalan yang telah diperbaiki dapat dijadikan sebagai jalur alternatif penghubung Kabupaten Bandung dengan daerah sekitarnya, seperti jalur Ibun yang menuju Garut dan Rancabali yang menuju Cianjur.mencapai sekitar 60 persen,”pungkasnya. (Riz) Pada proyek ini kami suplai manhole cover medium duty dengan ukuran 600 mm x 600 mm dengan quantity kurang lebih 280 unit, selain kami supali barang kami juga berikut dengan pemasangannya.

    Berikut kami sampaikan untuk contoh manhole cover kabupaten Bandung :

Manhole ukuran besar :

Pemasangan Manhole Cover Bandung :